OUR PHILOSOPHY : INTEGRITY, TRUST, FAIRNESS

VISI LAW OFFICE didirikan dengan filosofi dan dasar keyakinan bahwa INTEGRITY, TRUST dan FAIRNESS adalah nilai fundamental dalam menjalankan praktik hukum.

• INTEGRITY, artinya kami memastikan bahwa layanan hukum yang diberikan kepada klien dilaksanakan dengan memegang prinsip INTEGRITAS yang bersandar pada etika Profesi;
• TRUST, menjadi dasar nilai dalam menjaga kepercayaan Klien dengan layanan hukum Profesional yang berorientasi pada kecepatan, ketepatan, dan kualitas terbaik dari setiap layanan hukum yang kami berikan kepada Klien.
• FAIRNESS, menjadi nilai penting dalam menjalankan praktik hukum. FAIRNESS merupakan value dasar VISI LAW OFFICE dalam menjalankan praktik hukum yang berorientasi pada penyelesaian hukum yang adil, rasional, dan inovatif.

VISI LAW OFFICE

VISI LAW OFFICE adalah kantor hukum yang didirikan untuk merespon kebutuhan layanan hukum yang cepat dan dinamis di masyarakat khususnya pada sektor bisnis dan investasi. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai juru bicara di salah satu lembaga negara kenamaan, Febri Diansyah bersama Donal Fariz mendirikan VISI INTEGRITAS LAW OFFICE pada Oktober 2020.

Donal Fariz sebelumnya merupakan peneliti senior pada salah satu lembaga swadaya masyarakat bereputasi. Rasamala Aritonang kemudian bergabung sebagai Partner pada Januari 2022 setelah mengakhiri tugasnya sebagai Kepala regulasi dan produk hukum pada salah satu lembaga negara. Bersamaan dengan itu, ketiganya bersepakat untuk mengganti nama kantor hukum VISI INTEGRITAS LAW OFFICE menjadi VISI LAW OFFICE dan menetapkan tiga nilai filosofis yang menjadi dasar berdirinya VISI LAW OFFICE yaitu INTEGRITY, TRUST & FAIRNESS.

Sejak berdiri pada Oktober 2020 VISI LAW OFFICE terus bertumbuh dengan cepat menjadi kantor hukum kenamaan. Sebagai kantor hukum, VISI LAW OFFICE memiliki kemampuan pada bidang komersial litigasi, pengujian undang-undang dan sengketa pemilu, restrukturisasi dan kepailitan, litigasi pidana, investigasi dan penanganan risiko korupsi.

VISI LAW OFFICE telah membuktikan keberhasilannya dalam penanganan berbagai perkara kompleks dan high profile. Pada tahun 2023, VISI LAW OFFICE mewakili salah satu perusahaan terbesar yang bergerak pada bidang penyediaan alat kesehatan, memenangkan sengketa komersial berhadapan dengan beberapa instansi pemerintah. Pengadilan memutuskan pembayaran klaim 300 milyar (IDR) bagi Klien VISI LAW OFFICE. Pada tahun yang sama, VISI LAW OFFICE mewakili 7 Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) telah memenangkan perkara judicial review di Mahkamah Konstitusi, yang menyebabkan 53 Kepala Daerah tidak dipotong periode masa jabatannya utuh selama 5 tahun.

Dengan reputasinya yang baik, VISI LAW OFFICE banyak diminta menangani perkara hukum yang kompleks, salah satunya VISI LAW OFFICE pernah ditunjuk sebagai penasihat hukum Menteri Pertanian dalam perkara hukum yang menjadi perhatian luas masyarakat. Sebagai kantor hukum yang tumbuh dengan cepat VISI LAW OFFICE juga pernah dipercaya mewakili 1057 nasabah dalam perkara KSP Indosurya yang menjadi sorotan media. Pada tahun 2022 VISI LAW OFFICE juga pernah ditunjuk sebagai kuasa hukum dan memenangkan penggabungan gugatan dalam perkara pidana terkait perdagangan emas skema ponzi dan berhasil melaksanakan eksekusi aset bagi 22 korban. Berbagai sengketa komersial juga telah berhasil diselesaikan VISI LAW OFFICE melalui perundingan maupun strategi inovatif lainnya dalam penanganan permasalahan hukum.

OUR SERVICES

VISI LAW OFFICE berkomitmen untuk memberikan layanan hukum terbaik bagi Klien dengan bersandar pada nilai INTEGRITY, TRUST dan FAIRNESS. Layanan hukum yang diberikan oleh VISI LAW OFFICE kepada Klien mencakup penanganan litigasi dan non-litigasi.

Layanan hukum litigasi termasuk namun tidak terbatas untuk mewakili klien dalam sengketa komersial perdata di pengadilan umum, PKPU dan kepailitan di pengadilan niaga, sengketa tata usaha negara, sengketa persaingan usaha, pendampingan dalam perkara pidana pada setiap tingkat pemeriksaan, dan pengajuan judicial review undang-undang maupun sengketa pilpres dan pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Layanan hukum non-litigasi mencakup penyusunan kontrak bisnis, penyusunan pendapat hukum (legal opinion), pelaksanaan kajian terkait compliance & corruption risk assesment, review pelaksanaan good corporate governance (GCG), negosiasi dan mediasi sengketa bisnis, komunikasi hukum bagi perusahaan dan layanan hukum lainnya di luar litigasi pengadilan.