Sebagai Firma Hukum yang berkompeten dalam bidang Litigasi di Mahkamah Konstitusi, kami dapat memberikan saran, pendapat hukum serta pendampingan hukum baik litigasi maupun non-litigasi berkaitan dengan Pengujian Konstitusionalitas dan Perselisihan Hasil Pemilu maupun Pilkada.

Pada tahun 2024, VISI LAW OFFICE dipercaya oleh 270 kepala daerah untuk bertindak sebagai kuasa hukum dan memenangkan perkara pengujian undang-undang Pilkada di Mahkamah Konstitusi yang diwakili oleh 13 Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) sebagai pemohon judicial review, setelah sebelumnya VISI LAW OFFICE pada tahun 2023, juga memenangkan perkara permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi mewakili 7 orang kepala daerah dari 56 Kepala daerah yang terdampak dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, dan Bupati.

Pada tahun 2021, VISI LAW OFFICE ikut berkontribusi dalam pendampingan sejumlah calon Kepala Daerah dalam Perselisihan Hasil Pilkada yang terdiri dari calon Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, dan Bupati.

Permasalahan serupa berpotensi terjadi kembali pada periode selanjutnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Apabila Anda ingin berkonsultasi dan memerlukan asistensi hukum untuk permasalahan Anda dalam sengketa hasil Pemilu maupun Pilkada, silahkan hubungi Kami.