News & Insight

Pengacara Korban KSP Indosurya Apresiasi Vonis 18 Tahun Henry Surya

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum dari 896 orang korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Visi Law Office memberikan apresiasi terhadap Mahakamah Agung (MA) atas vonis 18 tahun penjara kepada pemilik sekaligus pendiri KSP Indosurya, Henry Surya.

Tim kuasa hukum korban, Donal Fariz menilai, hukuman ini merupakan kunci dari upaya pengembalian aset dan pemulihan kerugian para korban.

“Apresiasi tinggi tentu juga kami berikan kepada tim Jaksa yang terus melakukan langkah hukum melalui Kasasi setelah vonis lepas di Pengadilan Jakarta Barat,” ujar Donal Fariz kepada Kompas.com, Rabu (17/5/2023).

Atas putusan tersebut, kata Donal Fariz, tim kuasa hukum selanjutnya akan fokus mengembalikan kepada aset-aset korban KSP Indosurya.

Terlebih, ratusan korban dugaan penipuan dan penggelapan KSP Indosurya itu tengah memperjuangkan hak-hak mereka.

“Kepentingan korban yang paling diperjuangkan selama ini adalah uang mereka dikembalikan,” tutur Donal Fariz.

Dalam putusannya, Hakim tingkat kasasi mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap putusan lepas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.

Dengan demikian, putusan lepas yang dijatuhkan PN Jakarta Barat dibatalkan oleh Hakim kasasi yang dipimpin ketua majelis Suhadi dengan anggota majelis Suharto dan Jupriyadi.

“Batal judex facti. Adili sendiri. Sendiri. Terbukti Pasal 46 Ayat 1 dan Pasal 3 pidana 18 tahun penjara, denda Rp 15 miliar subsider 8 bulan,” ujar ketua majelis hakim Suhadi membacakan putusannya Selasa (16/5/2023).

Diberitakan, Majelis Hakim PN Jakarta Barat memvonis lepas Henry Surya yang didakwa dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan di KSP Indosurya dengan nilai kerugian mencapai Rp 106 triliun.

Majelis hakim berpandangan, tindakan Henry Surya terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Namun, menurut majelis hakim, tindakan petinggi KSP Indosurya itu bukan ranah pidana melainkan perkara perdata.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata (onslag van recht vervolging),” ujar Hakim membacakan putusannya di PN Jakarta Barat, Selasa (24/1/2023).

Henry Surya didakwa jaksa melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 juncto Pasal 55 Ayat (1), juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Pasal 378 juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ia juga dijerat Pasal 3, Pasal 4, juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, lantaran tindakan eks petinggi KSP Indosurya itu bukan merupakan ranah pidana, majelis hakim memutuskan agar Henry Surya dilepaskan dari segala tuntutan jaksa.

“Melepaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan dakwaan kedua pertama,” kata hakim.

Dalam kasus ini, JPU menuntut Henry Surya dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda senilai Rp 200 miliar.

Adapun Henry Surya menjadi terdakwa kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosurya bersama dua orang lainnya, yakni June Indria dan Suwito Ayub yang kini buron.

Penipuan KSP Indosurya disebut menjadi yang terbesar di Indonesia, dengan nilai kerugian mencapai Rp 106 triliun.

Menurut Kejaksaan Agung (Kejagung), jumlah kerugian itu didapat berdasarkan Hasil Laporan Analisis (HLA) yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dari uang yang dikumpulkan KSP Indosurya dari 23.000 nasabah.

Visi Law Office

Visi Law Office

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Our Expertises

Corporated Law

Integritas adalah kompetensi dan DNA kami dalam memberikan layanan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Civil and Commercial Litigation

Integritas adalah kompetensi dan DNA kami dalam memberikan layanan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Administrative Litigation

Integritas adalah kompetensi dan DNA kami dalam memberikan layanan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.